Makassar, SULSELNEWS.id – Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPLI) Sulawesi Selatan sebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel patut untuk segera dilakukan re strukturisasi kepemimpinan.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator AMPLI Sulsel, Abdi dalam keterangannya pada media, Sabtu (08/03/2025).
Salah satu yang ia soroti adalah Kepala Bidang Penataan dan dan Perlindungan Hutan DLHK Sulsel.
Pasalnya menurut Abdi, ia menilai Kabid tersebut tidak kompeten dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan hutan yang berakibat pada banyaknya penurunan hutan lindung menjadi hutan produksi.
“Hutan lindung kita banyak dijadikan hutan produksi yang berakibat negatif pada lingkungan, seperti hilangnya habitat, peningkatan erosi, dan risiko banjir” ujarnya.
Selain itu, terdapat dugaan jika pajak pinus juga ikut terjadi kebocoran yang patut untuk di pertanyakan.
“Kebocoran pajak pinus itu hal yang sangat fatal mengingat di Sulsel ini hutan pinus begitu luas yang artinya patut diduga adanya kesalahan dalam penatannya” ungkapnya.
Iapun meminta agar Gubernur yang baru saja dilantik melakukan langkah evaluasi terhadap DLHK Sulsel khususnya Kepala Dinas dan Kabid Penataan dan Perlindungan Hutan.
“Kami meminta agar bapak Gubernur yang baru dilantik segera mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi dan mengganti Kepala DLHK Sulsel serta Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan” jelasnya.
