Makassar, SULSELNEWS.id – Dalam rangka memperkuat landasan hukum terhadap kebijakan pembangunan kota, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar beserta jajaran menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (30/05/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme penting dalam proses pembentukan peraturan daerah agar sejalan dengan prinsip peraturan perundang-undangan nasional.
Rapat harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rancangan produk hukum daerah, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Makassar, telah sesuai dengan aspek legal formal, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.
Kepala Bappeda Kota Makassar menyampaikan bahwa keterlibatan aktif dalam proses harmonisasi merupakan bentuk komitmen pemerintah kota untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, aplikatif, dan mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.
“Kehadiran kami dalam forum ini menegaskan bahwa setiap perencanaan dan kebijakan pembangunan di Kota Makassar harus memiliki dasar hukum yang kuat. Harmonisasi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat legitimasi produk hukum yang dihasilkan, serta menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi nasional,” ujarnya.
Kegiatan ini juga mempererat sinergi antara Pemerintah Daerah Kota Makassar dan Kemenkumham sebagai mitra strategis dalam memastikan legalitas dan keselarasan kebijakan daerah.
Produk hukum yang telah melalui tahapan harmonisasi ini diharapkan dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik.
Dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hukum dan berintegritas.
