Makassar, SULSELNEWS.id – Badko HMI Sulsel menyatakan keprihatinan atas keputusan BPK Perwakilan Sulsel yang akan melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 (sampai Triwulan III).
Menurut Badko HMI Sulsel, terdapat beberapa ketimpangan dalam jadwal tersebut, karena secara norma pengawasan sebaiknya dilakukan antara bulan 3 dan 4 tahun 2026 agar semua data belanja 2025 bisa tertampung secara penuh dan seluruh pemeriksaan bisa berjalan dengan komprehensif.
Beberapa poin sorotan Badko HMI Sulsel:
Lingkup data belum lengkap. Dengan pemeriksaan mulai November 2025 untuk belanja 2025 yang hanya sampai triwulan III, maka belanja triwulan IV belum terekam. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas pemeriksaan kepatuhan.
Kesiapan daerah yang diverifikasi. If pemeriksaan dilakukan terlalu cepat, daerah/komponen belanja di kabupaten/kota mungkin belum menyelesaikan pelaporan atau dokumen audit internal, sehingga rawan audit backlog atau revisi.
Transparansi dan partisipasi publik. Badko HMI Sulsel menilai bahwa pemeriksaan pengelolaan anggaran publik harus diberi waktu yang cukup untuk partisipasi masyarakat dan organisasi kemahasiswaan dalam pengawasan. Jadwal yang terlalu rapat dikhawatirkan melemahkan mekanisme kontrol publik.
Konsistensi standar pengawasan. Untuk menjaga independensi dan kualitas pemeriksaan, Badko HMI Sulsel mendesak agar BPK Perwakilan Sulsel mempertimbangkan penundaan hingga awal 2026 atau menyediakan audit lanjutan untuk belanja triwulan IV 2025.
Data Pendukung:
Pemeriksaan kepatuhan oleh BPK Perwakilan Sulsel untuk belanja daerah TA 2024 dan TA 2025 (s.d Triwulan III).
Badko HMI Sulsel mengusulkan pemeriksaan antara Maret-April 2026, agar meliputi data belanja seluruh TA 2025.
Sebagai gambaran, misalnya anggaran belanja daerah Provinsi/Kabupaten di Sulawesi Selatan untuk TA 2025 hingga triwulan III telah mencapai ratusan/miliar rupiah (data spesifik per kab/kota dilampirkan oleh Pemprov/BKAD).
Badko HMI Sulsel mencatat bahwa di beberapa kabupaten/kota, pelaporan keuangan tahun 2025 triwulan IV belum selesai saat akhir Oktober 2025 — kondisi ini dapat memperlemah pemeriksaan yang dilakukan saat November. (Catatan internal advokasi Badko HMI Sulsel)
Pernyataan Resmi:
“Sebagai organisasi mahasiswa yang terus mengawal tata kelola keuangan daerah, kami menghormati fungsi pengawasan BPK. Namun jadwal pemeriksaan haruslah menjamin data lengkap dan kesempatan kontrol publik yang memadai. Pelaksanaan mulai November 2025 untuk belanja hingga hanya triwulan III 2025 kami nilai prematur,” ujar Vieri Heriansyah risaf, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Regional (PPR) Badko HMI Sulsel.
“Kami mendesak BPK Perwakilan Sulsel untuk mempertimbangkan penundaan atau setidak-tidaknya menjamin pemeriksaan lanjutan atas triwulan IV. Kualitas pemeriksaan harus didahulukan, bukan sekadar kecepatan.”
Tuntutan:
BPK Perwakilan Sulsel agar meninjau ulang jadwal pemeriksaan sehingga meliputi seluruh belanja tahun 2025 termasuk triwulan IV.
Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Sulsel agar menyelesaikan pelaporan keuangan TA 2025 triwulan IV secepat mungkin dan menyediakan akses bagi masyarakat/mahasiswa untuk ikut memantau.
Badko HMI Sulsel bersiap melakukan pengawalan aktif selama proses pemeriksaan, termasuk menyusun laporan temuan mahasiswa dan publikasi hasil pengawasan.
Pihak BPK dan eksekutif daerah agar kembali memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas anggaran sebagai bagian dari pemerintahan yang bersih dan responsif.
Penutup:
Badko HMI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus berada di garda depan pengawasan keuangan publik dan mendukung pemeriksaan yang adil, komprehensif, dan terbuka untuk publik. Kepada seluruh elemen mahasiswa, masyarakat sipil, dan media, Badko HMI Sulsel mengajak untuk bersama-sama memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar digunakan sesuai amanah dan manfaat bagi rakyat.
“Selanjutnya, lebih baik BPK Perwakilan Sulsel membantu PEMDA untuk dapat menambah PAD, kemudian dilakukan pemeriksaan intensif setelah selesai masa tahun anggaran, karena pemeriksaan ini berpotensi menghambat realisasi serapan anggaran, karena beberapa daerah memilih menunda sampai selesai pemeriksaan dilakukan, padahal ini sudah akhir tahun”, tutup Ketua Bidang PPR Badko HMI Sulsel.
