Pahlawan Bersertifikat Pendidik: Melacak Krisis Moralitas Profesi Guru

Penulis: Teguh Harisman
Penulis: Teguh Harisman

MAKASSAR, SULSEL.News – Setiap tahun, Hari Guru Nasional datang membawa narasi heroik tentang “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa,” sosok yang diidealkan sebagai pelita ilmu dengan keikhlasan tak terhingga. Namun, di balik seremonial bunga dan pujian, profesi guru kini menghadapi dilema eksistensial. Kontras mencolok terlihat antara citra ideal tersebut dengan realitas lapangan: profesi yang didera beban administrasi, tuntutan sertifikasi, dan tantangan etika digital yang tak terhindarkan. Momen ini bukan hanya saatnya merayakan, melainkan panggung refleksi kolektif. Kita perlu bertanya, sejauh mana gelar “profesional” dan sertifikat pendidik selaras dengan penunaian amanah di ruang kelas? Apakah nilai keikhlasan yang legendaris itu masih relevan ketika kinerja lebih sering dipertanyakan? Tulisan ini hadir untuk menguji ulang makna guru profesional.

Di Hari Guru yang seharusnya merayakan idealisme, kita harus berani menatap realitas: banyak guru profesional hari ini telah bertransformasi menjadi pahlawan yang nyaman di kursi mobilnya dan berorientasi pada tunjangan. Sertifikat pendidik yang seharusnya menjadi bukti profesionalitas seringkali disikapi hanya sebagai kunci pembuka rekening tunjangan. Ketika kualitas ditagih, jawabannya muncul dalam bentuk laporan digital yang rapi. Namun, sejauh mana laporan-laporan di platform kinerja itu benar-benar mencerminkan dedikasi di ruang kelas?

Sertifikat Pendidik (Serdik) seharusnya menjadi meterai pengakuan bahwa seorang guru telah memenuhi standar profesional. Namun, dalam banyak kasus, Serdik lebih dipandang sebagai tiket emas untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Negara telah menunaikan janjinya dengan memberi apresiasi finansial, kini giliran kita menagih kualitas guru bersertifikat pendidik. Pertanyaannya, apakah peningkatan kesejahteraan ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas mengajar di kelas? Sayangnya, pandangan kritis masyarakat seringkali menangkap gejala sebaliknya: kinerja guru profesional dipertanyakan, di mana inovasi mengajar meredup setelah tunjangan didapat. Profesionalisme sejati seolah terhenti di tahap legalitas administratif, bukan di tahap kinerja baik dan dedikasi seumur hidup.

Ironi modernitas pendidikan adalah tuntutan kinerja guru dilihat melalui platform yang serba digital dan terukur. Platform ini, yang dimaksudkan untuk transparansi, justru menjadi lahan subur bagi formalitas dan kepalsuan. Kinerja guru menjadi sangat manipulatif karena fokusnya adalah memenuhi indikator angka, bukan substansi. Seorang guru bisa memiliki laporan kinerja yang cemerlang di sistem, semua dokumen lengkap, RPP terunggah tepat waktu, dan mengikuti banyak webinar, tetapi gagal menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Sistem ini mendorong guru berorientasi pada data administratif, dan menjauh dari esensi hasil nyata yang berorientasi peserta didik. Keberhasilan di mata sistem kini adalah seberapa rapi data terisi, bukan seberapa cerdas dan berkarakter siswa yang dihasilkan.

Di tengah riuhnya tuntutan pengisian data dan kenyamanan guru yang sudah nyaman di mobil dan berorientasi tunjangan, kita disajikan ironi pahit dari medan juang yang sesungguhnya: problema guru di wilayah pelosok. Di sana, guru berjuang tanpa akses listrik stabil dan tanpa jaringan internet. Bagi mereka, tuntutan pengisian platform kinerja bukan alat bantu, melainkan beban birokrasi yang membuang waktu mengajar yang berharga. Dedikasi mereka tulus, teruji oleh kondisi ekstrem. Namun, kinerja mereka yang diukur dari kemampuan beradaptasi, berkorban, dan berhasil membuat anak-anak tetap bersekolah justru dipertanyakan oleh sistem yang hanya mengakui data formal yang di-upload. Kesenjangan ini jelas menunjukkan bahwa alat ukur profesionalitas kita telah gagal melihat esensi pengabdian.

Pada akhirnya, di balik hiruk pikuk sertifikasi, tunjangan, dan platform, tujuan pendidikan tetaplah satu: menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, kita harus menuntut sistem yang lebih jujur dalam menilai. Guru sebagai pemeran mencapai tujuan pendidikan tidak boleh hanya dinilai dari output administrasi digital. Sudah waktunya kita mengembalikan fokus evaluasi kinerja guru profesional pada hasil nyata di dalam diri peserta didik: perubahan sikap, peningkatan keterampilan berpikir kritis, dan munculnya minat belajar yang otentik. Menagih kualitas guru bersertifikat berarti menuntut mereka untuk keluar dari zona nyaman data digital dan kembali memeluk panggilan suci mereka: menjadi inspirasi, bukan sekadar pengumpul angka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *