Makassar, SULSELNEWS.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menegaskan komitmennya memperkuat akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komitmen itu ditegaskan usai Bapenda mengikuti bimbingan teknis (bimtek) SAKIP lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
“Kehadiran kami dalam bimtek ini sekaligus menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan,” ujar Kepala Bapenda Makassar Andi Asminullah saat bimtek evaluasi SAKIP di Mahoni Hall, Hotel Claro Makassar, Senin (6/7/2026).
Bimtek SAKIP dibuka Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan diikuti seluruh kepala perangkat daerah, camat, sekretaris, serta kepala subbagian perencanaan perangkat daerah. Kegiatan itu bertujuan memperkuat pemahaman dan implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Munafri menegaskan SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, SAKIP juga menjadi cerminan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memengaruhi kepercayaan publik.
Keuangan Publik
“SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini akan menjadi cerminan pola pengelolaan pemerintahan sekaligus memberikan dampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.
Baca juga:
Bapenda Makassar Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, Transparansi Jadi Sorotan
Dia menambahkan kualitas perencanaan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta membangun sinergi agar setiap program berjalan tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih.
“Kalau perencanaannya tidak kuat, maka seluruh proses eksekusi akan berantakan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus membangun sinergi agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih,” tuturnya.
Selain itu, Munafri mengungkapkan nilai SAKIP Pemkot Makassar mengalami penurunan. Dia meminta kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk membenahi dokumen dan sistem kerja.
“Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Manajemen
Munafri meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan pendampingan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dia menilai pendampingan tersebut penting agar implementasi SAKIP berjalan sesuai aturan dan menghasilkan bukti kinerja yang berkualitas.
“Jangan menganggap berhubungan dengan Inspektorat itu sebuah aib. Justru manfaatkan pendampingan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” pesannya.
