Daerah Termiskin Pertama, Presidium KAHMI Sulsel Sebut Pangkep Kelola Pembangunan Tanpa Judul

Pangkep, SULSELNEWS.id – Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulsel, Ni’matullah menyinggung angka kemiskinan di Kabupaten Pangkep yang berada di urutan pertama daftar daerah termiskin di Sulsel.

Hal itu disampaikan Ni’matullah dalam sambutannya usai melantik presidium dan pengurus Majelis Daerah KAHMI di Auditorium PT Semen Tonasa, Kabupaten Pangkep, Sabtu (21/1/2023).

“Sebagai orang Pangkep saya berkali-kali dipermalukan di dalam rapat DPRD Provinsi, yang terakhir membahas APBD provinsi TA 2023,” kata Ulla-sapaan akrab Ni’matullah.

Lanjut dikatakan, dalam rapat tersebut, pihaknya mengundang para stakeholder, satu di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita mengundang sejumlah stakeholder, salahsatunya BPS. Saya pimpin rapat, BPS menyampaikan data bahwa Kabupaten Pangkep adalah kabupaten termiskin di Sulsel,” tambah Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

Saat mendengar pemaparan data BPS tersebut, kata Ulla, dia selaku putra daerah Pangkep mengaku merasa tidak nyaman memimpin rapat di DPRD saat itu.

“Saya sampai merasa tidak nyaman memimpin rapat dengan pemaparan data-data itu. Data itu bisa benar, bisa keliru, tapi faktanya seperti itu berdasarkan data BPS,” imbuhnya.

Terkait hal itu, Ni’matullah mengajak KAHMI Pangkep membantu pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk keluar dari status daerah miskin.

“Untuk itu, saya kira pemerintahan di Pangkep harus kita bantu sama-sama, harus kita dorong. Kami berharap KAHMI jadi lokomotif hadirnya pikiran-pikiran baru,” pintanya.

Selain itu, Ni’matullah juga mengatakan, berdasarkan hasil pantauan laporan kinerja dan keuangan, dia menilai Pangkep mengelola pembangunan tanpa judul.

“Saya bolak-balik di Pangkep, dan saya memantau seluruh laporan, baik laporan kinerja mau pun laporan keuangan yang masuk. Saya kebetulan di DPRD provinsi jadi bisa baca semua data. Ini salah satu kabupaten (Pangkep-red) yang menurut saya melaksanakan dan mengelola pembangunan tanpa judul,” ujarnya.

Ia pun memberikan pembanding, yakni Pemerintah Kota Makassar yang bertekad mewujudkan Makassar menjadi kota dunia dan siap menyambut era digitalisasi.

“Jadi, bagaimana pun Kota Makassar dengan kekurangan dan kelemahannya, namun dia punya judul pembangunan, apa itu? dia mau menjadi kota dunia,” katanya.

“Sekarang, kalau kita mau tanya Kabupaten Pangkep, judulnya apa pembangunan yang dilaksanakan?,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Ni’matullah kembali mengajak KAHMI Pangkep membantu pemerintah setempat melalui ide dan gagasan. Dia juga mengingatkan, organisasi alumni HMI ini tidak menjadi oposisi pemerintah.

“Saya berharap KAHMI-lah yang membantu pak bupati, membantu pemerintahan dengan pikiran. Sekali lagi saya ingatkan, KAHMI bukan partai politik, tidak tepat KAHMI memposisikan diri sebagai organisasi oposisi. KAHMI adalah organisasi membangun sinergi dan kolaborasi melalui ide-ide dan pikiran,” pungkasnya.