Makassar, SULSELNEWS.id – Proses seleksi untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar mencapai tahap krusial. Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama resmi mengumumkan tiga kandidat terbaik yang lolos seluruh tahapan seleksi, Senin (28/4).
Ketiga nama tersebut adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Andi Zulkifli Nanda; Sekretaris DPRD Makassar, Dahyal; dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mistika Ilham, secara langsung mengumumkan hasil tersebut di Media Center Balai Kota Makassar.
“Alhamdulillah, hasil seleksi dari tim pansel telah kami terima. Nama-nama yang lolos adalah Andi Zulkifli Nanda, Achmad Hendra Hakamuddin, dan Dahyal. Semua proses telah dilakukan dengan objektivitas tinggi,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.
Proses seleksi yang dimulai sejak 25 Maret 2025 ini melibatkan sejumlah tahapan, termasuk seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, assessment, hingga wawancara. Seluruh penilaian diserahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi.
Appi memastikan bahwa penunjukan Sekda definitif merupakan hak prerogatif Wali Kota Makassar. Dia juga menegaskan bahwa proses ini bebas dari intervensi pihak luar.
“Keputusan ini murni dari hasil seleksi yang dilakukan oleh tim pansel. Kami tidak terpengaruh oleh kepentingan lain di luar proses ini,” tegasnya.
Ketua Panitia Seleksi, Muhammad Idris, menambahkan bahwa ketiga nama tersebut akan diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses verifikasi lebih lanjut. Setelah mendapatkan persetujuan BKN, Wali Kota bersama wakilnya akan menentukan satu nama untuk diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Seluruh data, termasuk nilai skoring, akan dikirim ke BKN. Dari situ, Wali Kota baru akan memilih satu nama untuk ditetapkan,” jelas Idris.
Penetapan Sekda Makassar yang baru diharapkan dapat menghadirkan pemimpin birokrasi yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan, memahami birokrasi, serta memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen pemerintahan.(**)
