Makassar, SULSELNEWS.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, dalam melakukan kunjungan kerja ke empat pulau terluar yang berada di wilayah administratif Kota Makassar, Minggu (04/05/2025).
Pendampingan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, S.STP, M.Si. Agenda kunjungan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah kota dalam memantau serta memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Terdapat Empat pulau yang dikunjungi Pulau Langkai, Lanjukang, Lumu-Lumu, dan Bonetambu merupakan bagian dari Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendapati berbagai permasalahan serta keluhan dari masyarakat mengenai infrastruktur di pulau, mulai dari dermaga, puskesmas, hingga sekolah.
Dalam meningkatkan pembangunan dan mewujudkan pemerataan pembangunan, Pemerintah Kota Makassar berencana membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah kepulauan, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Langkah tersebut diambil setelah diketahui banyak anak di pulau harus menyeberang jauh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan akses transportasi yang belum memadai.
Selanjutnya pemerintah kota juga akan mengkaji penambahan insentif bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau, sebagai bentuk apresiasi dan upaya menarik tenaga profesional ke wilayah tersebut.
Adapun potensi wisata yang dimiliki oleh pulau tersebut. Pembangunan infrastruktur serta pengembangan pariwisata dapat berjalan berdampingan, tetapi pelayanan dasar warga tetap menjadi prioritas utama.
Pengembangan sektor pariwisata akan dilakukan secara terpadu, tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar warga seperti akses pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah Kota Makassar menyadari kesenjangan antara wilayah kepulauan dan daratan harus segera diatasi dan dihapus demi terciptanya keadilan pembangunan yang merata.
Pemerataan pembangunan menjadi penting karena wilayah kepulauan bukanlah wilayah pinggiran yang dilupakan, tetapi bagian yang tak dapat terpisahkan dari Makassar, sehingga hak atas akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pelayanan publik menjadi sama dengan wilayah daratan.
