Oleh: Ahmad Muzawir Saleh (Ketua Bidang Lingkungan Hidup BADKO HMI Sulsel)
Makassar, SULSELNEWS.id — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan secara tegas menolak keberadaan dan rencana operasi PT Aneka Tambang (Antam) di wilayah Sulawesi Selatan.
Penolakan ini bukan hanya bentuk resistensi atas potensi kerusakan lingkungan di Sulsel, tetapi juga merupakan solidaritas terhadap krisis ekologis yang sedang dan telah terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya, akibat aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam oleh PT Antam melalui anak perusahaan PT. Gag Nikel.
Eksploitasi yang mengabaikan keberlanjutan, mengingkari keadilan sosial
PT Antam, sebagai BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, belakangan kembali menjadi sorotan akibat keterlibatannya dalam konflik izin tambang di kawasan Raja Ampat, wilayah yang secara ekologis merupakan salah satu kawasan biodiversitas laut terkaya di dunia. Di balik dalih pembangunan, yang muncul justru paradoks: pembangunan yang menghancurkan ruang hidup masyarakat adat dan merusak warisan alam bangsa.
Badko HMI Sulsel menilai, ketika PT Antam belum mampu menunjukkan tanggung jawab ekologis dan sosialnya di Papua, tidak ada alasan untuk memberi ruang perusahaan ini di tanah Sulawesi Selatan. Membuka ruang bagi PT Antam sama saja membuka gerbang bencana ekologis.
Sejarah eksploitasi sumber daya di Indonesia penuh luka. Dari Freeport di Papua hingga tambang nikel di Sulawesi, yang tersisa justru jurang ketimpangan dan kehancuran lingkungan. Kami menegaskan bahwa Sulawesi Selatan bukan ruang kosong yang bisa dieksploitasi semena-mena oleh korporasi tambang, apalagi yang terbukti abai terhadap etika lingkungan dan HAM.
“Kami menolak menjadi korban berikutnya dari skema ekstraktivisme yang hanya menguntungkan segelintir elite” ujar Muzawir, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Badko HMI Sulsel.
Badko HMI Sulsel pun meminta kepada Kementerian ESDM untuk mengevaluasi kembali izin tambang yang telah diberikan kepada PT Antam atas lahan Ex Vale di Luwu Timur.
“Kami dalam waktu dekat akan melayangkan protes keras ke Kementerian ESDM untuk mengevaluasi kembali IUP PT. Antam yang akan segera beroperasi di Sulsel” tegasnya.
