MAKASSAR, SULSEL.News — Di tengah arus digitalisasi yang kian pesat, isu kedaulatan data menjadi salah satu topik strategis yang menuntut perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Presiden Mahasiswa BEM UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, menegaskan bahwa penguatan kedaulatan data merupakan bagian integral dari upaya menjaga martabat bangsa di tengah pusaran geopolitik global yang semakin kompleks.
Dalam pernyataannya, Zulhamdi menilai bahwa data telah bertransformasi menjadi sumber daya strategis yang nilainya setara dengan energi dan sumber daya alam. Menurutnya, dominasi perusahaan teknologi multinasional atas arus data global berpotensi menggerus kemandirian digital bangsa jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.
“Kedaulatan data bukan sekadar urusan teknis penyimpanan informasi di dalam negeri. Ia merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi global yang berusaha mengontrol arus informasi dan memengaruhi kebijakan publik melalui kekuatan digital,” ungkap Zulhamdi.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk membangun ekosistem digital yang mandiri dan beretika. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi, khususnya kampus Islam, memiliki peran vital dalam membangun kesadaran kritis dan etika penggunaan data yang berlandaskan nilai keadilan serta kemaslahatan umat.
“Kampus harus menjadi ruang perlawanan intelektual terhadap bentuk-bentuk kolonialisme digital. Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus menjadi produsen gagasan dan inovasi dalam bidang keamanan serta kedaulatan data,” tambahnya.
Zulhamdi juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat regulasi perlindungan data pribadi dan mendorong pembangunan pusat data nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa regulasi tanpa pengawasan dan partisipasi publik hanya akan menjadi simbol tanpa substansi.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan moral agar generasi muda Indonesia tidak terjebak dalam euforia teknologi, melainkan menjadikannya sebagai sarana memperkuat identitas bangsa di era globalisasi digital.
“Kedaulatan data adalah bentuk baru dari perjuangan kemerdekaan. Kita tidak lagi melawan penjajahan fisik, tetapi melawan dominasi algoritma dan kekuasaan informasi,” tegasnya.
Dengan semakin terhubungnya dunia melalui jaringan digital, isu kedaulatan data kini menjadi wajah baru dari politik global. Indonesia dituntut tidak hanya tangguh secara teknologi, tetapi juga berdaulat dalam menjaga nilai, arah, dan nasib data bangsanya sendiri.
