Makassar, SULSELNEWS.id — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, bersama jajaran menerima kunjungan Studi Komparasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bapenda Kota Makassar, Senin (11/8/2025).
Rombongan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dipimpin langsung oleh Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pendalaman terkait tata cara penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Dalam forum tersebut, Bapenda Kota Makassar memaparkan berbagai langkah strategis dan pengalaman yang telah diterapkan dalam melakukan penyesuaian ZNT di wilayah Kota Makassar. Hal ini mencakup proses pengumpulan data, keterlibatan tim appraisal, hingga tahapan validasi yang dilakukan secara berjenjang guna memastikan nilai objek pajak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memilih Kota Makassar sebagai lokasi studi komparasi. Menurutnya, penyesuaian ZNT dalam NJOP PBB-P2 adalah salah satu instrumen penting dalam menjaga keadilan pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penyesuaian ZNT ini tidak hanya berkaitan dengan angka-angka pajak, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah. Kami berharap pengalaman yang kami bagikan bisa memberikan manfaat dan menjadi bahan masukan positif bagi Pemkab Polewali Mandar,” ujar Andi Asminullah.
Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menyampaikan terima kasih atas penyambutan dan keterbukaan Bapenda Kota Makassar. Ia berharap kerja sama dan komunikasi antar daerah ini dapat terus terjalin, sehingga pengelolaan pajak daerah semakin baik dan profesional.
Studi komparasi ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab, di mana kedua pihak saling bertukar pengalaman serta strategi pengelolaan PBB-P2. Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi antar daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pajak sebagai pilar penting pembangunan daerah.
