Makassar, SULSELNEWS.id – Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan rencana proyek
pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Salah satu tahap yang kini dilakukan adalah memastikan seluruh dokumen kerja sama memiliki landasan hukum yang kuat sebelum proyek dijalankan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat expose dokumen perjanjian kerja sama yang digelar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Selasa (23/6/2026). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, turut menghadiri pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar.
Rapat tersebut membahas secara menyeluruh dokumen kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dan PT Sarana Utama Synergy (SUS) terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pendampingan hukum dilakukan untuk memastikan setiap tahapan kerja sama berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam pembahasan tersebut, peserta rapat menelaah berbagai aspek administrasi, legalitas, hingga substansi perjanjian kerja sama. Langkah ini bertujuan memperkuat dasar hukum proyek sekaligus mengantisipasi potensi kendala yang dapat muncul pada tahap pelaksanaan.
Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan persampahan di Makassar. Selain mengurangi beban sampah, proyek tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Keikutsertaan Bapenda dalam forum tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mengawal program-program strategis melalui koordinasi lintas instansi, termasuk bersama aparat penegak hukum. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan proyek sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan kota yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
