Makassar, SULSELNEWS.id – Komisi A DPRD Makassar telah selesai menggelar rapat Monitoring dan Evalusi (Monev) bersama seluruh mitranya di lingkup Pemerintahan Kota Makassar akhir pekan lalu,
Ketua Komisi A DPRD Makassar Rahmat Taqwa Qurais mengatakan yang selalu menjadi temuan dalam Monev triwulan pertama adalah serapan anggaran yang sangat rendah.
Salah satu penyebabnya kata Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar itu karena masih awal tahun, apalagi baru saja gelaran politik baru selesai yakni Pileg dan Pilpres.
“Realisasi masih minin, dikarenakan ini masih awal tahun, dan Pemkot sangat berhati-hati mengingat situasi sekarang ini cenderung berubah-ubah, baik dari segi cuaca ataupun politik, sehingga BPKAD mengimbau untuk menahan belanja yang sifatnya tidak mendesak sambil melihat kondisi ke depan,” jelas Rahmat, Senin (25/3/2024).
Rahmat yang kembali terpilih pada Pileg 14 Februari 2024 sebagai wakil rakyat di DPRD Makassar itu berharap bahwa pada triwulan kedua, serapan anggaran di seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar bisa lebih maksimal.
“Tentu kami sebagai legislatif khususnya di Komisi A akan selalu mendorong OPD terkait untuk memaksimalkan serapan anggarannya. Karena kalau anggaran ini dibelanjakan maka masyarakat bisa merasakan dampaknya,” ujar Sekretaris DPC PPP Makassar ini.
“Selain itu, program-program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat kita harap bisa direalisasikan secepatnya, agar perputaran ekonomi juga bisa maksimal yang membuat kesejahteraan warga bisa lebih baik,” sambung Rahmat.
2024, Senin (25/03/2024) di Ruang Rapat Komis B.
Pimpinan Rapat Ketua Komisi B, Eric Horas didampingi Wakil Ketua DPRD Makassar selaku Koordinator, Andi Suhada Sappaile serta Wakil Ketua Komisi B Hj. Muliati dan dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi B kembali mengevaluasi Program Kerja SKPD mitra kerja inti Komisi B DPRD Kota Makassar khususnya yang telah terprogram pada tahun 2024 dan terlaksana pada bulan Januari hingga Maret 2024 (triwulan I).
Terpantau dalam rapat sesi pertama hari ini, pukul 11.00 wita hadir Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Pertanian, selanjutnya pada sesi kedua hari ini terjadwal pada pukul, 15.00 wita Komisi B mengundang Jajaran Direksi Perusda se-Kota Makassar
Sejumlah pertanyaan yang diajukan para anggota dewan diantranya mengevaluasi terkait Kendala yang terjadi pada program yang dijalankan.
Selain itu, menghadapi Idul Fitri, Dinas Perikanan dan Pertanian diminta untuk tetap menjaga pengawasan terhadap peredaran daging di masyarakat. Melalui Kepala Dinas Evy Apriliati menjelaskan sejumlah langkah yang dihadapi.
“Kami selalu melakukan Pengawasan daerah perbatasan untuk masuk nya daging, apalagi di 2024 kami melibatkan RPH sesuai dengan arahan walikota. Mendekati hari Ray idul Fitri kami sdh melakukan pengecekan dan pengawasan dari januari,” ungkapnya.
Termasuk bantuan UMKM Dinas Koperasi yang diupayakan untuk dipenuhi secara optimal mulai dari triwulan pertama ini.